Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
Suatu kenyataan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik
tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi.
Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang
pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
Mengapa pendidikan
kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda
dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan
kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan
mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan
tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.
Apa dinamika dan
tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk
mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk
mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan
Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 sebagai 18 negara merdeka sampai dengan periode saat
ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn
sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI?
Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain.
Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi
penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa.
Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku
mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu
menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Apa saja dinamika
perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi
PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan
pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di
Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan
dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d.
1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959); (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5)
Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang). Mengapa
dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (konstitusi)?
Aristoteles (1995)
mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen...
because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda
setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan
argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria
warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang
warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga
negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan
kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.
Pendidikan kewarganegaraan
tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga
tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya,
kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan
demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu
memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.
Apa saja dinamika
perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan?
Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan
kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah
diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan
bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat
yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus
dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah contoh peristiwa
yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh
PKn? Kemukakan pendapat Anda.
Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan
IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan
yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan
dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta
didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan
negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh
positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu
melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung
negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem
evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.
Rangkuman
Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan
1. Secara
etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata
“kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala
hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Secara
terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang
berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan
lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan
orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir
kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan
karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan,
sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang
memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen)
untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai
dengan demokrasi konstitusional.
5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya
diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa
kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia
dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang
mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn
Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan
Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
6. Pendidikan
Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem
ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
7. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan
oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan
dinamika perkembangan bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar